KOTABUMI (2/3/2026) – Satu tahun memimpin Kabupaten Lampung Utara, Bupati Hamartoni Ahadis bersama Wakil Bupati Romli memaparkan capaian kinerja pembangunan dalam forum refleksi di Gedung Pusiban.

Refleksi kepemimpinan tersebut menjadi momentum evaluasi perjalanan pemerintahan sejak pelantikan 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026. Di hadapan jajaran pejabat daerah dan undangan, berbagai indikator pembangunan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Lampung Utara tercatat meningkat dari 4,10 persen pada 2024 menjadi 5,12 persen pada 2025. Angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan dari 16,92 persen menjadi 15,78 persen atau berkurang sekitar 6.920 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka turut menurun tipis menjadi 5,78 persen.
Tak hanya itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 68,62 menjadi 71,62. Pemerintah daerah menyebut capaian tersebut sebagai wujud komitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah membenahi Rumah Sakit Umum Ryacudu melalui peningkatan standar pelayanan, penguatan sumber daya manusia serta perbaikan sarana dan prasarana. Program Puskesmas Mider juga dinilai efektif menjangkau masyarakat pedalaman yang sebelumnya kesulitan memperoleh layanan kesehatan.
Pada bidang pendidikan, program seragam sekolah gratis telah menyasar lebih 15 ribu siswa baru tingkat SD dan SMP, dengan target lebih 22 ribu penerima pada 2026. Pemerintah daerah menegaskan komitmen tidak ada anak tertinggal pendidikan hanya karena persoalan biaya.
Selain itu terdapat program beasiswa anak berprestasi, akselerasi kemudahan administrasi tingkat kecamatan, perbaikan rumah tidak layak huni serta kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan hingga ke pelosok desa.
Sementara sektor pertanian Lampung Utara kini menempati posisi kedua sebagai penghasil ubi kayu terbesar di Lampung. Capaian tersebut memperkuat peran daerah sebagai penopang komoditas unggulan Lampung.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, pemerintah daerah mengakui pembangunan infrastruktur belum berjalan maksimal. Keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan tersendiri, terutama pembangunan jalan poros desa dan kecamatan yang membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini menjadi gambaran capaian sekaligus tantangan ke depan. Pemerintah daerah menyatakan komitmen optimalisasi program pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
ADI SUSANTO





