Para guru PAUD dan anggota PKK juga mulai buka suara. Pada tahun ini mereka hanya dihonor Rp25 ribu sebulan, padahal pada Tahun 2015 sampai 2016 memperoleh Rp1 juta. Sedangkan PKK tak lagi memperoleh jatah pakaian pada Tahun 2017. Mereka hanya diberi operasional Rp25 ribu per orang setiap bulan.
Rapat itu merupakan kedua kalinya pada tahun ini. Rapat pertama pada 7 Agustus 2017 yang lalu bahkan dihadiri BPD Pesawaran dan unsur kecamatan Punduh Pidada. “Kalau hasil rapat ini juga tidak menggugah Bupati memberhentikan kepala desa, kami harus membuat gerakan lebih ramai lagi,” kata Syaiful, tokoh setempat.
Yang membuat warga Baturaja marah, satu persatu, Kepala Desa Rukun Purwadi mulai mencopot jabatan kepala dusun yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Pemberhentian dilakukan tanpa Surat Keputusan.
Pertemuan menelurkan tujuh poin keputusan warga, yang di antaranya berisi Kepala Desa dinilai melanggar pemakaian dana desa, menaikkan harga beras raskin, aparatur pemerintahan tidak difungsikan, dan memungut pencetakan KTP.
Pertemuan menelurkan tujuh poin keputusan warga, yang di antaranya berisi Kepala Desa dinilai melanggar pemakaian dana desa, menaikkan harga beras raskin, aparatur pemerintahan tidak difungsikan, dan memungut pencetakan KTP.
MAULANA AS
Posting Komentar