KALIANDA (08/11/2017)  –  Komisi D DPRD Kabupaten Lampung Selatan mengecek biaya persalinan, yang disebut-sebut mencapai Rp10 hingga Rp12 Juta di sebuah akun medsos, ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Rabu 8 November 2017.

Dalam sidak yang dikomandoi Ketua Komisi Yuli Gunawan dan diikuti Wakil Ketua Komisi Mohamad Akiyas dan anggota komisi Ketut Supardi itu, ternyata status medsos tidak salah. Salah seorang staf di rumah sakit tersebut menyampaikan besaran nilai tersebut, meski sebenarnya antara Rp4 sd Rp6,8 juta.

Pada Selasa 6 November 2017, seorang warga Desa Palembapang dan keluarganya kaget mendengar biaya operasi di rumah sakit plat merah itu Rp10 sampai Rp12 juta. Bahkan petugas di sana menyarahkan mereka bersalin di klinik kesehatan swasta.

Namun, saat Komisi D DPRD ke sana,  Direktur RSUD Bob Bazar dr. Diyah Anjarini membantah status sosmed tersebut. Menurut dia, sesuai dengan tarif RS yang baru (Perda No. 2 tahun 2017,  biaya persalinan sesar kelas III hanya Rp 4 juta, kelas I 4,7 juta, dan VIP Rp 6,8 juta.

"Untuk pasien umum besarannya seperti itu dan sudah termasuk berbagai pelayanan tindakan medis. Tapi harus diingat, estimasi biaya itu belum termasuk biaya obat-obatan," kata Diah. Namun ia tidak menutup kemungkinan petugasnya yang salah menyampaikan besaran biaya.

Menurut Direktur RSUD, pasien yang “menyanyi” di medsos tergolong keluarga tidak mampu, tetapi belum mengikuti program kesehatan BPJS,  sehingga tidak tercover dalam program kesehatan jaminan persalinan.

"Kami, pihak RSUD memberikan waktu selama  dua hari kepada seluruh pasien untuk menyiapkan persyaratan administrasi, jika pasien adalah peserta BPJS. Tapi untuk kasus ini, pasien mengaku hanya memiliki KTP, sedangkan KK hilang," ujar Diyah.

Dalam sidak itu, Wakil ketua komisi D Mohamad Akiyas meminta rumah sakit  memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga.  "Untuk pegawai rumah sakit, agar ditingkatkan profesionalismenya, sehingga tidak terjadi mis understanding. Tapi yang harus diingat, yang paling utama jangan sampai ada pasien tidak ditangani hanya gara-gara administrasi dan biaya, sementara nyawanya sudah terancam,” katanya.

Rombongan komisi D menyempatkan mengunjungi Falenda Agustina, warga Desa Palembapang, yang akhirnya melahirkan di Rumah Bersalin Hidayah Ibu.

"Kami sekedar menjenguk melihat kondisi pasien. Juga mengingatkan agar dapat segera mengurus program jaminan kesehatan, sehingga pengalaman yang lalu tidak terulang lagi," kata Anggota komisi D Ketut Supardi.

GELLY