BANDARLAMPUNG (25/11/2017) –Kosongnya 50 kursi dalam sidang DPRD Lampung pada Kamis, 23 November 2017, dapat membuat orang berkesimpulan bahwa anggota dewan masih belum mementingkan kepentingan rakyat, kata Yusdianto.
Diwawancarai pada Jumat, 24 November 2017, Dosen Fakultas Hukum Unila itu mengatakan, yang dibahas pada hari itu cukup penting, terkait APBD. Tetapi diserahkan ke badan anggaran saja. Tidak ingin menelaah anggaran yang menyangkut kepentingan rakyat.
Yusdianto mengatakan “rumah” itu seharusnya membahas apa yang mereka janjikan atau mempertanyakan sudahkah suara rakyat tercover dalam anggaran.
Saat ini, demikian Dosen Unila itu, rakyat tinggal melihat apakah Badan Kehormatan DPRD juga berfungsi. “Jangan-jangan dalam sidang lain, para anggota DPRD juga mengalpa-alpakan diri dan melupakan sidang pleno sebagai syarat mutak untuk produk hukum yang mereka buat,” katanya.
LIA DAMAYANTI
Posting Komentar