Saat ini, demikian Camat Way Tenong, Lampung Barat itu, para camat umumnya mengeluhkan anggaran kecamatan, yang sudah nilainya terbatas, hanya bertumpu pada satu pos, yang disebut  biaya operasional. "Tetapi harus melayani pos-pos lain," katanya.

PKK, misalnya, dengan banyaknya kegiatan, dalam setahun memerlukan anggaran Rp25 juta. “Tetapi tidak ada pos untuk hal itu, hanya masuk dalam biaya operasional,” kata Sajak.

Menurut Camat Way Tenong itu, sebagian wewenang di bagian dan dinas di Pemerintah Kabupaten, sudah saatnya juga diberikan kepada Camat. Dalam beberapa pekerjaan,  camat lebih dekat dengan rencana lokasi, sehingga pengawasan maksimal.

ROBERT ARIESTA