KRUI (23/1/2018) – Cak Nur, seorang aktivis Pesisir Barat,
meminta Tim Saber Pungli juga memeriksa seluruh peratin di Pesisir Barat, yang
menerapkan biaya prona dari Rp500 ribu sampai Rp1 juta, sementara ketentuan
Pemerintah maksimal hanya Rp200 ribu.
Penangkapan anggota LSM dan wartawan dengan sangkaan memeras
peratin beberapa waktu lalu, demikian Cak Nur, jangan hanya dilakukan sepihak. “Si
pemberi uang juga harus ditangkap,” katanya.
Cak Nur mengatakan pungutan yang dikenakan oleh peratin atas
biaya sertifikat prona dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat
banyak. “Polisi, Tim Saber Pungli kelihatan tebang pilih dalam menerapkan
hukum.” Katanya.
YUAN ANDESTA
0 comments:
Posting Komentar