Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah Pesisir barat Drs. Farid Widjaya mengatakan Pemerintah Kabupaten harus mengevaluasi kembali jatah kendaraan dinas, sesuai dengan beban yang diberikan kepadanya.
Ia mencotohkan kendaraan untuk Dewan Pendidikan Hairul HY, yang sedikit jengkel ketika dikonfirmasi soal jatah tersebut. “Jangan pilih kasih. Masih banyak kabag dan lembaga yang belum memiliki kendaraan dinas,” katanya.
Kabag Umum Pesisir Barat Eksir mengatakan soal kendaraan dinas di luar wewenangnya dalam mengaturnya. “Semuanya kebijakan Bapak Bupati,” katanya.
YUAN ANDESTA
0 comments:
Posting Komentar