Dengan adanya perubahan kewenangan atas sejumlah aset, demikian Hamartoni, Provinsi memanggil seluruh pejabat yang terkait aset di Kota dan Kabupaten pada Selasa. “Ini harus segera selesai karena menyangkut pemeriksaan BPK dan WTP masing-masing daerah, termasuk provinsi,” katanya.
Sekda mengatakan banyak jenis aset yang sedang divalidasi datanya. Namun, yang terbanyak di antaranya saat ini adalah tentang sekolah menengah atas, yang mulai Tahun 2018 berada di bawah Pemerintah Provinsi.
LIA DAMAYANTI
0 comments:
Posting Komentar