“Makin canggih ilmu dan peralatan kesehatan, kok semakin mudah memvonis, seorang ibu harus operasi sesar.  Apakah ini pengaruh dari BPJS, karena dengan sesar angkanya sekian, kalau gak disesar angkanya sekian ,” kata Dadin Ahmadin, anggota DPRD Komisi III.

Dadin mempertanyakan hal tersebut dalam hearing DPRD dengan RSUD Alimudin Umar dan Dinas Pendidikan pada Senin, 19 Februari 2018. Hadir di sana Ketua Komisi SW Sundari, Anggota Doni Kurniawan, Supriyadi, Maspajoni, Leni, dan S. Aminatul Zuhro.

Dari RSUD Alimudin Umar tampak Direktur dr. Widiyatmoko. Sedangkan dari Dinas Pendidikan diwakili Wasis Suppriyadi, Hadi Susanto, dan Fikri dari bidang sarana dan prasarana.

Dadin juga mempertanyakan anggaran tenaga honorer yang ada di RSUD dan Dinas Pendidikan. DPRD belum mengetahui status lama bekerja dari para pegawai tersebut.  Termasuk soal upaya mereka menjadi ASN. “Selama ini banyak yang merasa bisa mengurus, tetapi sampai hari ini tidak terealisasi,” katanya.

Komisi III juga menyorot ruangan penyimpanan darah di RSUD yang tidak steril, banyak peralatan medis yang berkarat, dan sampah berserakan di sekitar rumah sakit. 

ROBERT ARIESTA