“Sebenarnya mulai sejak musim tanam dua bulan yang lalu. Tambah bulan makin tidak ada,” kata Sunarto, petani di Labuhan Ratu 7.

Sumarsono, petani lain, mengatakan agar tetap bisa menanam padi, mereka memakai pupuk non-subsidi atau nonorganik. “Tetapi harganya lebih mahal,” katanya.

Sunarto mengatakan seharusnya Pemerintah lebih mengetahui soal pupuk karena jatahnya berasal dari mereka. “Mereka juga pasti mengetahui bahwa petani memerlukannya saat musim tanam dan berapa luas areal tanaman sawah di negeri ini,” katanya.

Persoalan pupuk langka pada musim tanam juga mencuat di beberapa musrenbang kecamatan pada bulan Februari yang lalu. Giono, kepala Desa Tanjung Kesuma, mengatakan masalah pupuk dikeluhkan pada setiap rapat, tetapi tidak pernah ada solusinya.

Sekretaris Daerah Lampung Timur Syahrudin Putra mengatakan soal pupuk pernah mereka keluhkan kepada Menteri. Namun, Menteri juga mempertanyakan ke mana perginya pupuk, karena Pemerintah Pusat merasa sudah menyalurkan sesuai kebutuhan.

Namun, dalam musrenbang yang sama, Dinas Pertanian Lampung Timur mengatakan, jika dilihat dari luas areal tanaman padi di Kabupaten itu, jatah pupuk bersubsidi memang kurang.

BERIYAN HERMAWAN