KOTABUMI (26/3/2018) - Ratusan massa dari Forum Masyarakat Pengawal Penegakan Supermasi Hukum Lampung Utara, mendatangi kantor pemkab dan DPRD setempat, Senin, 26 Maret 2018. Mereka meminta mutasi sejumlah pejabat pekan lalu dibatalkan karena menyalahi aturan.
Aksi itu mendapat pengawalan ketat aparat keamanan, karena pemberitahuannya terlambat disampaikan kepada Polres Lampung Utara, Kodim, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, aksi berjalan tertib dan lancar.
Koordinator unjuk rasa Girani Satria mengatakan, mereka menuntut pemkab menegakan supermasi hukum, membatalkan surat keputusan mutasi pejabat, menjaga kondusifitas selama tahapan pilkada, dan meminta Plt Bupati Lampung UTara netral.
"Kami minta pegawai negeri netral apalagi menjelang pilkada. Peraturan juga tidak membolehkkan Plt bupati memutasi pejabat dalam waktu enam bulan," katanya.
Pejabat Pemkab Lampung Utara kemudian meminta perwakilan massa berdialog. Aksi hingga usai berjalan tertib.
ADI SUSANTO
Posting Komentar