Pembongkaran SD pavorit Pesisir Barat itu berlangsung pada Tahun 2017 yang lalu. Hingga saat ini Pemkab belum menggantinya. Untuk sementara pelajar dititip di SMPN 2. Pada Rabu Siang, 21 Maret 2018, guru sekolah menengah itu tidak memperbolehkan masuk, para pelajar SDN 3 pun terpaksa ujian di pekarangan.

Banyak orang tua siswa SD yang datang melihat anak-anaknya ujian di luar gedung.  Beberapa pelajar menangis. Dewi, salah seorang guru SD, bahkan tak mampu membendung tangisnya, melihat anak-anak muridnya ujan di pekarangan.

Ade Munandar, alumni SDN 3 Krui Tahun 1993, juga tak kuasa menahan kesedihannya. “Mengapa untuk kegagahan Gedung Pemerintah Kabupaten, sekolah teladan mesti jadi korban,” katanya.

Dedi Ansori, anggota DPRD Komisi B Pesisir Barat, sempat emosional mendengar jawaban Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Dumairi, yang tidak memperbolehkan siswa SDN 3 ujian di dalam kelas. Ia dan Ketua Komisi B Ripson Efendi dan Kanadi datang ke sana karena juga ditelepon orang tua murid.

Sugiono, guru olahraga SDN 3, juga tampak menahan kesedihannya melihat para muridnya diperlakukan seperti itu. Ia mengatakan mereka juga termasuk menyewa di sana, karena dibebankan biaya-biaya, seperti rekening listrik.

Kanadi, anggota DPRD Komisi B mengatakan, setelah dibongkar Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten tidak pernah mengajukan anggaran pembangunan SD Negeri 3. “Tadi baru kita dengar akan diajukan di Tahun 2019,” katanya.

Setelah dialog dengan Dinas Pendidikan, SMPN 2, dan SDN 3, Anggota DPRD Komisi B, Dedi Ansori mengatakan sekolah SD tersebut baru bisa dibangun Tahun 2019. “Yang kita bicarakan di tadi SMPN 2 menyiapkan 8 kelas, kelas lainnya di MAN,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Pesisir Barat Ripson Efendi mengatakan peristiwa itu tidak boleh terjadi lagi. “Kita sangat miris melihat anak didik kita. Harus cepat dicarikan solusi agar kegiatan belajar-mengajar SDN 3 berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

YUAN ANDESTA