Diwawancarai di Jakarta pada Rabu, 25 April 2018, pendiri Kerukunan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat itu mengharapkan gerakan tersebut jangan sampai lesu darah, dalam mengoreksi pemimpin di Kabupaten tersebut.
Ia prihatin melihat perkembangan Kabupaten Pesisir Barat sekarang ini. Selain mempertanyakan penggusuran SDN 3 Krui, SMPN 1 Krui, dan Puskesmas, ia juga merasa aneh dengan pindahnya lokasi kantor Pemerintah Kabupaten dari Labuay ke Tanah Lapang.
Lewat KMKPB, demikian Firdaus, para tokoh pendiri Pesisir Barat di Jabodetabek sebenarnya sudah menyatakan keprihatinan pada Lebaran lalu, dengan meminta pengurus membuat surat ke Bupati dan DPRD menyelenggarakan dengar pendapat dengan masyarakat.
Hingga saat ini KMKPB tidak melakukan hal tersebut. “KMKPB tidak berbuat maksimal. Padahal, dengan dengar pendapat, kita menjadi tahu apa alasan Bupati melakukan penghancuran sekolah,. Saya kecewa dengan KMKPB sekarang,” katanya.
Pada Rabu, 21 Maret yang lalu, murid SD Negeri 3 melaksanakan ujian tengah semester di pekarangan SMP Negeri 3 Pesisir Barat karena tidak kebagian kelas. Mereka menumpang di sekolah menengah tersebut karena gedung SDN 3 digusur Pemerintah Kabupaten pada Januari 2017.
SD Negeri 3 berdiri pada 1 Januari 1910. Lahannya seluas 1.000 meter diperlukan untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten. Karena merasa milik Pemkab, sekolah yang menyandang peringkat ISO itu digusur tanpa gedung pengganti.
YUAN ANDESTA
1 komentar