Kukuh, misalnya, yang saat itu menjadi karyawan PT CPP, sedang ditugaskan ke India dari bulan Juni hingga November. Pulang dari sana, ia dipanggil manajernya, dinyatakan di-PHK. Ia merasa tidak pernah dihubungi Serikat Pekerja atau siapa pun. “Seminggu pulang dari India, langsung mendapat surat,” katanya pada Selasa, 17 April 2018.

Winarto lebih kejam lagi. Saat itu ia juga ditugaskan mengurusi pembenuran udang ke India. Selagi tugas di negara itu, ia ditelepon oleh atasannya sudah di-PHK. Pria ini, sebelumnya, mengaku tidak pernah dihubungi serikat pekerja atau membuat surat perwakilan kepada siapa pun.

Waris, karyawan PT CPP, mengetahui di-PHK saat bertugas ke Sulawesi. Begitu pulang, ia dipanggil untuk menerima surat PHK. Ia menerima begitu saja karena mengira semua proses sudah sesuai aturan yang berlaku. Ternyata, beberapa bulan kemudian, ia baru merasa tertipu. Mereka di-PHK dengan alasan perusahaan rugi dan sudah mewakilkan ke Serikat Pekerja.

Para eks karyawan PT CPP dan CPB saat ini berusaha bersatu mempertanyakan kesemena-menaan perusahaan itu terhadap 3.500 karyawan.  Terutama setelah sejak Senin, 2 April yang lalu, DPRD mendengar pernyataan pengawas Disnaker yang menyebutkan PHK harus batal demi hukum.

M. Agus Irvandy, pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi  mengatakan manajemen kedua perusahaan yang tercatat dalam listing saham itu tidak dapat membuktikan perusahaan rugi dalam setahun terakhir, yang didasarkan audit profesional.

Lagipula, kata pengawas Dinasker Lampung, PHK tidak dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama dengan tempat karyawan bekerja di PT Central Pertiwi Bahari dan PT Central Protein Prima. Melainkan atas nama Wahyuni Mandira, yang berkedudukan di Sumatera Selatan. 

LIA DAMAYANTI