BANDARLAMPUNG (29/6/2018) – Eva Dwiana Herman HN “meledak” saat DPRD Lampung dengar pendapat soal pelaksanaan pemilihan gubernur Lampung Tahun 2018. Ia melihat Bawaslu tidak bekerja mengawasi praktek money politic, yang banyak terjadi menjelang pemungutan suara.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Dedi Aprizal, pada Jumat, 29 Juni 2018, anggota DPRD lain, Ningrum Gumay juga mempertanyakan pekerjaan Bawaslu, yang jumlahnya ribuan di Lampung. “Kenapa yang menemukan kasus money politic hanya masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD Dedi Aprizal juga mengatakan banyak surat masuk ke sekretariat DPRD soal maraknya money politic pada Pilgub 2018 ini. Demikian juga Wakil Ketua Imer Darius, yang melihat kinerja Bawaslu, Polda, dan Kejati terlalu pasif mencegah politik uang terjadi.
Ningrum mengatakan, anggota DPRD mempertanyakan hal tersebut bukan soal siapa yang menang siapa yang kalah. “Ini menyangkut kewibawaan negara,” katanya.
Anggota DPRD dari Golkar, Tony Eka Chandra mengatakan ia siap dihukum jika Arinal – Nunik melakukan money politic. Menurutnya, mereka malah akan memperkarakan beberapa orang yang salah tangkap.
Ketua Bawaslu Fatikhatul Kohiriyah, tampaknya tak bergeming dengan serangan sejumlah anggota DPRD itu. Ia mengatakan pihaknya bekerja dan saat ini sedang memproses 13 pengaduan dugaan money politic, yang terjadi di Tanggamus (4), Lampung Tengah (2 ), Lampung Timur (2), Lampung Selatan (2), Waykanan (1), Pesisir Barat 1, dan Tulang Bawang 1.
Ketua KPU Nanang Trengono mengatakan kasus money politic tidak bisa diselesaikan secara instan. “Apapun rekomendasi Bawaslu Lampung yang terkait pelanggaran politik uang akan ditindak tegas,” katanya.
LIA DAMAYANTI
Posting Komentar