KRUI (11/2/2019) – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Pesisir Barat menantang DPRD setempat, Senin, 11 Februari 2019. Ratusan dari mereka meminta anggaran Dewan itu juga diadit dan meminta maaf atas laporan para wakil rakyat ke BPK.
Massa Apdesi juga turun ke jalan. Membawa spanduk, di antaranya meminta Ketua DPRD Pesisir Barat Pidinuri lengser dari jabatannya, mengharapkan BPK mengaudit anggaran para wakil rakyat itu, terutama dalam hal bimtek, reses, dan studi banding.
Orasi dipimpin Ketua Apdesi Pesisir Barat Arif Mufti. Bersama sejumlah orator lainnya, para kepala desa melihat DPRD semakin sering menyudutkan para peratin, tanpa bukti dan alasan yang mendasar
.
Setelah sekitar sejam orasi, 11 perwakilan Apdesi masuk ke Kantor DPRD pada pukul 11.00. Mereka diterima Ketua, Wakil, Komisi I, II, dan III. Setengah jam kemudian, massa yang kesal di luar memaksa masuk, namun ditahan petugas Satpol PP.
Menjelang pukul 12.00, Ketua Apdesi dan perwakilan lainnya keluar dari Gedung DPRD. Menurut ketuanya, Arief Mufti, mereka meminta para wakil rakyat meminta maaf di media selama satu hari. Para peratin dan anggota Dewan juga sepakat sama-sama diaudit BPK.
Ketua Apdesi Pesisir Barat mengatakan mereka akan mengerahkan massa lebih besar jika DPRD berlama-lama merealisasikan permintaan maaf tersebut.
YUAN ANDESTA
0 comments:
Posting Komentar