GEDONGTATAAN (21/3/2019) - Pemerintah Kabupaten Pesawaran berniat memperkarakan secara hukum sebuah media online. Tapi, hingga kini belum diketahui pengelola maupun yang bertanggungjawab di media tersebut. Beberapa kali pemberitaan di media itu terkait pemda tidak sesuai fakta dan sepihak.
"Kami akan lacak pengelola, jika sudah ketahuan siapa yang bertanggungjawab di media itu siapkan pengaduan hukum. Tapi, kita masih beri kesempatan kepada mereka untuk meminta maaf dan mengklarifikasi beberapa berita tidak benar tentang Pemkab Pesawaran," kata Sekdakab Pesawaran Kesuma Dewangsa, Kamis, 21 Maret 2019.
Kesuma mengatakan, setidaknya sudah dua kali media itu melaporkan berita bohong, dan diunggah ke YouTube. Dalam isi berita tidak ada konfirmasi dan nilai berita yang berimbang.
"Silakan saja mengkritik pemkab, kami senang tapi beri kami juga kesempatan mengklarifikasi. Kalau ada laporan kesalahan bisa juga laporkan ke polisi, ada inspektorat, bisa ke bupati. Nanti ditindaklanjuti," kata dia.
Ia mengatakan, pemkab bingung jika menghadapi berita memojokan tapi tidak disertai fakta dan tak ada konfirmasi hingga hak jawabnya. "Ini berita membingungkan, apakah satu laporan, informasi publik atau ketidakpuasan,” katanya.
IWANSYAH
0 comments:
Posting Komentar