Rani, misalnya, warga RT 06, tidak percaya dengan program kesehatan gratis. Jangankan membawa KTP dan kartu keluarga, memiliki Kartu BPJS saja untuk mengobati anaknya ke RS Urip Sumoharjo diminta bayaran.
Warga lain, Aspia, sudah 7 bulan mengurus sertifikat PTSL, tetapi juga belum selesai. Padahal ia sudah membayar Rp600 ribu dari seharusnya ketentuan Rp200 ribu.
Marsah, warga RT 16, mengeluhkan soal pengurus RT yang terus dipertahankan karena bisa mengajak warga memilih calon wali kota tertentu. Karena dekat dengan penguasa, tetap menjadi pejabat lingkungan meski sudah pindah rumah.
Aji Mashuri Husnan, warga RT 07, melaporkan soal bantuan kepada pengurus masjid yang tidak transparan. Segala sesuatu atas kedekatan dengan penguasa.
Yusuf Kohar mengakui semakin banyak keluhan dalam safari dialognya beberapa pekan terakhir. Ia melihat salah satu penyebabnya karena RT, Lingkungan, Lurah, dan Camat ikut menjadi tim sukses calon wali kota tertentu
.
JUHARSA ISKANDAR
0 comments:
Posting Komentar