Sidik Maryanto dari Fraksi Golkar memberikan catatan mengenai Pemerintah Daerah Lampung Selatan untuk mempertahankan azas kepatuhan dan kepatutan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah tentang APBD di masa mendatang.
Peran alat kelengkapan dewan atau AKD DPRD yaitu komisi juga sangat diperlukan untuk melakukan fungsi pengawasan secara teknis. AKD dan kepanitiaan khusus melakukan optimalisasi atas kebijakan program kegiatan daerah dan meneliti temuan lain bersifat strategis dan prinsipil.
Hamdani dari Fraksi PKB membacakan catatan tentang E-Pokir anggota DPRD Lampung Selatan. E-Pokir kadang-kadang diabaikan oleh Pemkab Lampung Selatan. Pemerintah mestinya menampung E-Pokir sebagai bentuk aspirasi masyarakat.
GELLY
Posting Komentar