Unjuk rasa warga Kampung Purworejo mengusung spanduk, karton, dan orasi berisi protes dugaan KKN dana desa dan pungli bantuan sosial. Warga menuding kepala dan sekretaris kampung serta perangkatnya sebagai terduga pelaku korupsi dan pungli.

Koordinator unjuk rasa Wagiman menyampaikan tiga tuntutan yaitu pengecekan anggaran dana desa, pembersihan segala bentuk pungli, dan penghapusan KKN. Warga meminta Pemkab Lampung Tengah menonaktifkan kepala kampung Purworejo serta memeriksa kekayaannya.

Perwakilan massa diterima Asisten I Bidang Administrasi Umum Pemkab Lampung Tengah Adi Sriyono. Warga kembali menyampaikan dugaan KKN oleh kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkatnya.

Pengaduan warga termasuk tuntutan pemeriksaan ulang pekerjaan bersumber dana desa tahun 2022 dan penghentian segala bentuk intimidasi serta somasi terhadap aspirasi masyarakat. Demi kerukunan dan tegaknya hukum, warga siap melapor ke Pemprov Lampung jika pengaduan tidak ditangani secara tuntas.

Adi Sriyono menyambut baik penyampaian aspirasi warga Purworejo. Pemkab Lampung Tengah berusaha melaksanakan tugas sesuai aturan untuk menangani tuntutan masyarakat. Penanganan ini butuh waktu dan tidak bisa ditarget selesai dalam waktu tertentu.

OPD akan menangani pengaduan warga sesuai kewenangan masing-masing di bidang administrasi, keuangan dan administrasi pembangunan. Pemkab tidka berwenang memeriksa kekayaan kepala kampung dan perangkatnya.