Usulan sanksi rekanan proyek jalan disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Tamanuri, dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 12 April 2023. Rapat membahas evaluasi penyelenggaraan proses tender.

Tamanuri membeberkan kerusakan jalan tol Lampung dan Jalan Lintas Tengah Sumatera begitu cepat. Jalan tol dan jalan nasional baru diperbaiki menjelang Natal dan tahun baru. Kondisinya kini kembali rusak parah karena dugaan pengerjaan tambal sulam asal-asalan.

Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR didorong mengadakan evaluasi pekerjaan jalan kurang baik sekaligus memberikan sanksi tegas. Pelaksana proyek perbaikan jalan ini sebaiknya masuk daftar hitam dan tidak diikutsertakan tender berikutnya.

Anggota Komisi V DPR RI ini sampai tiga kali mengangkat persoalan buruknya kondisi jalan di Lampung waktu rapat bersama Badan Pengatur Jalan Tol serta rapat dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menhub Budi Karya Sumadi pada 4 April 2023.

Tamanuri menilai pekerjaan konstruksi jalan semakin buruk. Hasil perbaikan jalan berupa tambal sulam tidak pernah bertahan lama. Jalan kembali hancur hanya dalam tempo dua sampai tiga bulan. Padahal, proses perbaikan berdampak kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Politisi Nasdem ini meminta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR meningkatkan pengawasan rekanan proyek jalan. Selama proses tender, rekanan diminta memberikan jaminan di bank sebesar 30 persen nilai kontrak. Pelaksana proyek jangan hanya mengandalkan uang muka pekerjaan.