Juru bicara Framksi PKS Andi Apriyanto membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna  Penyampaian LKPJ Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, Jumat, 31 Maret 2023.

Fraksi PKS mencermati minimnya realisasi pokir DPRD dalam pembangunan Lampung Selatan. Dari 12 pokir per anggota DPRD hanya terealisasi satu atau dua pokir. Pokir beberapa anggota DPRD bahkan tidak terealisasi sama sekali.

Padahal pokir merupakan amanah Undang -undang Nomor 32 tahun 2015 Pasal 58 menyebutkan anggota DPRD bagian dari penyelenggara pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 78 ayat 2 dan 3 DPRD memiliki kewenangan memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kegiatan APBD.

Minimnya realisasi pokir tidak sesuai dengan visi misi bupati Lampung Selatan, khususnya penjabaran semangat gotong royong. Kondisi ini bisa berpotensi menimbulkan disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif.

Fraksi PKS mencermati perencanaan dan realisasi pembangunan bidang insfrastruktur dengan anggaran PUPR sebesar Rp331,059 miliar atau 14,6 persen dari total APBD sebesar Rp2,265 triliun dan diperparah dengan silpa 8,96 persen tidak sesuai dengan Permenkeu.

Fraksi PKS juga mencermati carut marut perekrutan PPPK guru hanya 70 formasi dan tidak bisa mengakomodasi guru lulus passing grade sebanyak 797 orang. Akibatnya 727 guru lulus passing grade tidak mendapat formasi. Hal ini tidak sesuai dengan amanah Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022.