Dalam pandangannya, Lesti mengatakan penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi pada Tahun 2022 termasuk tinggi, di atas 97 persen, namun laju pembangunan di Lampung tergolong lambat. Demikian juga laju pertumbuhan ekonomi, IPM terendah, banyak aset terbengkalai, dan pembangunan infrastuktur buruk.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyinggung 14 ribu rekomendasi BPK pada Tahun 2022, dengan nilai 925 miliar, yang masih banyak yang belum diselesaikan. Pemerintah Provinsi juga masih memiliki tagihan pendapatan 3,7 triliun rupiah.
Sidang pleno dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Kuswantari. Hadir juga di sana pimpinan DPRD lain, Wakil Gubernur Chusnunia Chalim, mayoritas anggota DPRD, dan sejumlah kepala OPD dan forkopimda.
Sekretaris Dewan Tina Malinda membacakan keputusan rekomendasi dari panitia khusus DPRD dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim menyampaikan sambutan atas kepala daerah.
Usai sidang pleno, Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Kuswantari mengharapkan saran dan rekomendasi pansus mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi, terutama untuk perbaikan LKPJ pada anggaran tahun berikutnya.
JUHARSA ISKANDAR
Posting Komentar