Demo diwarnai saling dorong ketika mahasiswa dihadang aparat kepolisian dan polisi pamong praja karena mendesak masuk kantor bupati Lampung Utara.
Selain berorasi, aksi mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang dianggap kurang efektif.
Pendemo menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemkab Lampung Utara di antaranya meminta transparansi dana CSR disertai pernyataan tertulis alasan kongkret pengalokasian dana CSR untuk pembuatan gerbang RSUD Ryacudu Kotabumi.
Mahasiswa juga menuntut evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Lampung Utara guna memaksimalkan pelayanan RSUD Ryacudu dan penyediaan stok obat-obatan.Pemkab didesak melunasi seluruh tunggakan anggaran dana desa (ADD) dan TPP serta usut tuntas perizinan minimarket terduga melanggar aturan serta penindakan hukum atas pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2016.
Pendemo meminta transparansi keluar-masuk iuran Korpri Lampung Utara, penertiban perumahan tanpa sarana, pasarana, dan sesuai Permendagri Nomor 9 tahun 2009.
Selanjutnya meminta evaluasi kinerja Dinas Perkimciptaru dan desakan kepada Penjabat Bupati Aswarodi untuk mengevaluasi kinerja Sekdakab Lekok sebagai ketua tim TAPD sekaligus Baperjakat.
Penjabat bupati menemui massa dan berjanji akan menyelesaikan persoalan secepatnya. Selain demo, mahasiswa juga menggalang dana Rp36 ribu sebagai simbol bantuan anggaran guna menanggulangi segala tunggaka.
ADI SUSANTO
Posting Komentar